KAKI Kalsel Awasi Proyek Pembangunan Poltikes Banjarbaru
Kaki Kalsel Awasi Pembangunan Poltikes Banjarbaru
Banjarmasin, BARITO
Proyek peningkatan infrastruktur Poltikes Banjarbaru, perlunya pengawasan yang efektif dari masyarakat Kalimantan Selatan.
Pasalnya, kini progres dari pelaksanaan pekerjaan, telah mendekati batas akhir kontrak. Mengingat proyek yang berasal dari APBN pagu anggaran Rp28 Miliar hanya memiliki batas waktu 231 hari kalender.
"Artinya sesuai dengan kontrak, pihak PPK harus bertindak tegas terhadap kontraktor, pemutusan kontrak, atau penambahan waktu 50 hari," kata Ketua Kaki Kalsel Ahmad Husaini, Jumat (23/12).
Dia mengungkapkan, pemberlakuan denda bagi kontraktor memang sesuai dengan Peraturan Presiden No 54/2010 dan Perpres No 70/2012. "Apabila pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka PPK bisa menambah waktu 50 hari dan dikenakan denda," ucapnya.
Proyek yang dikerjakan PT Tanjung Nusa Persada, Husaini menilai dapat mengalami keterlambatan akibat pihak penyedia bekerja, sejak tanda tangan kontrak. "Ada informasi masalah pembersihan lahan, harusnya pihak penyedia mulai bekerja 15 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulai Bekerja (SPMK)," tambahnya.
Aturan baku Perpres mensyaratkan mutlak, sebab pembangunan itu sangat berguna bagi masyarakat Kalimantan Selatan. "Wajar kita memberikan pengawasan, agar secepatnya dapat difungsikan. Semoga dari progres keterlambatan, kita dapat berkaca bahwa tidak mesti kontraktor dari luar dapat bekerja tepat waktu sesuai kontrak. Jadi ke depan dalam peningkatan infrasrtuktur yang menelan dana miliaran rupiah, lebih baik memenangkan kontraktor dari daerah sendiri," kata mantan wartawan televisi ini.
Memang penentuan dalam proyek sistem daring, atau LPSE yang ditentukan oleh pokja ULP, tutur Husaini, namun analisa baik prakualifikasi dan pascakualifikasi, ditentukan lebih seksama. Masih banyak kontraktor daerah punya kemampuan dalam berkompetisi," imbuhnya. rel/afd
Pasalnya, kini progres dari pelaksanaan pekerjaan, telah mendekati batas akhir kontrak. Mengingat proyek yang berasal dari APBN pagu anggaran Rp28 Miliar hanya memiliki batas waktu 231 hari kalender.
"Artinya sesuai dengan kontrak, pihak PPK harus bertindak tegas terhadap kontraktor, pemutusan kontrak, atau penambahan waktu 50 hari," kata Ketua Kaki Kalsel Ahmad Husaini, Jumat (23/12).
Dia mengungkapkan, pemberlakuan denda bagi kontraktor memang sesuai dengan Peraturan Presiden No 54/2010 dan Perpres No 70/2012. "Apabila pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka PPK bisa menambah waktu 50 hari dan dikenakan denda," ucapnya.
Proyek yang dikerjakan PT Tanjung Nusa Persada, Husaini menilai dapat mengalami keterlambatan akibat pihak penyedia bekerja, sejak tanda tangan kontrak. "Ada informasi masalah pembersihan lahan, harusnya pihak penyedia mulai bekerja 15 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulai Bekerja (SPMK)," tambahnya.
Aturan baku Perpres mensyaratkan mutlak, sebab pembangunan itu sangat berguna bagi masyarakat Kalimantan Selatan. "Wajar kita memberikan pengawasan, agar secepatnya dapat difungsikan. Semoga dari progres keterlambatan, kita dapat berkaca bahwa tidak mesti kontraktor dari luar dapat bekerja tepat waktu sesuai kontrak. Jadi ke depan dalam peningkatan infrasrtuktur yang menelan dana miliaran rupiah, lebih baik memenangkan kontraktor dari daerah sendiri," kata mantan wartawan televisi ini.
Memang penentuan dalam proyek sistem daring, atau LPSE yang ditentukan oleh pokja ULP, tutur Husaini, namun analisa baik prakualifikasi dan pascakualifikasi, ditentukan lebih seksama. Masih banyak kontraktor daerah punya kemampuan dalam berkompetisi," imbuhnya. rel/afd
Komentar
Posting Komentar