Gubernur Birin Apresiasi Diskusi Kebebasan Pers
Gubernur Birin Apresiasi Diskusi Kebebasan Pers
Banjarmasin, BARITO
Ide cerdas dalam memilih tempat diskusi, apalagi saling berbagi pengetahuan, ilmu, dan bertukar pikiran. "Tempat tidak harus di hotel, di warung juga bagus untuk diskusi bersama. Saya apresiasi diskusi kebebasan pers ini, sebagai bentuk kepedulian terhadap pers di daerah," ucap Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor saat membuka diskusi bareng bertajuk Kebebasan Pers dan Kapitalisasi Media di warung Jogja Jalan Keramaian Banjarmasin, Sabtu (1/10).
Menurut gubernur yang merakyat ini, kebebasan pers sangat penting di era demokrasi, sebab itu dibutuhkan dukungan semua pihak.
Kebebasan berinformasi dan mengutarakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Karena merupakan hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari negara, maka hak ini harus terpenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pihak berkepentingan. "Untuk menyampaikan aspirasinya inilah warga negara membutuhkan sebuah ruang publik yang mampu menjadi wadah bagi pendapat-pendapat mereka mengenai berbagi permasalahan sosial," kata paman Birin ini panggilan akrabnya.
Dosen Universitas Lambung Mangkurat Apriansyah mengatakan, kapitalisasi media sangat terlihat, mulai lokal, nasional, dan international. "Kebebasan pers sangat erat dengan kapitalisasi media," kata dosen ilmu politik ini.
Sulit memang, kata pria yang masih mengikuti S-3 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini,, menghadapi hantaman kapitalisme di tengah krisis ideologi. "Menjadi realitas jika kemudian kapitalisme ini lebih menjadi jalur sebuah institusi media, dari pada harus tetap mengedepankan informasi yang mendidik, menghibur dan mengontrol sebuah kebijakan," beber Apriansyah yang juga staf khusus Gubernur Kalsel ini.
Dosen Universitas Islam Kalimantan Dr M Uhaib As'ad menyatakan, era demokrasi seperti sekarang, kapitalisasi media massa menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Dan konsekuensinya, ideologi media massa sudah mengalami pergeseran. Pada kondisi ini, seorang jurnalis sering dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ingin mengedepankan idealismenya tetapi di sisi lain juga harus memenuhi kebutuhan untuk hidup.
Diakui atau tidak, media massa merupakan alat strategis untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi seiring dengan itu media massa juga menjadi alat yang strategis pula untuk tidak berpihak kepada masyarakat. "Media massa, tak lebih menjadi alat dari kapitalis atau menjadi kuda dari kepentingan politiknya," kata alumni UGM ini.
Bidang Humas Polda Kalsel Ipda Rakhmani berharap, pers mampu independen, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Kami ingin pers dapat independen dan profesional," imbuhnya.
Penyelenggara kegiatan diskusi yakni Solidaritas Jurnalis Banua bekerjasama dengan Komunitas Wartawan/LSM Warjog Kalsel, sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016, dihadiri Kasi Penerangan Korem 101 Antasari Mayor Iskandar, sejumlah wartawan cetak/elektornik/online, LSM se-Banjarmasin, mahasiswa, tokoh pemuda/masyarakat, pengusaha, aktivis, dan komponen lainnya. afd/brt
Menurut gubernur yang merakyat ini, kebebasan pers sangat penting di era demokrasi, sebab itu dibutuhkan dukungan semua pihak.
Kebebasan berinformasi dan mengutarakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Karena merupakan hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari negara, maka hak ini harus terpenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pihak berkepentingan. "Untuk menyampaikan aspirasinya inilah warga negara membutuhkan sebuah ruang publik yang mampu menjadi wadah bagi pendapat-pendapat mereka mengenai berbagi permasalahan sosial," kata paman Birin ini panggilan akrabnya.
Dosen Universitas Lambung Mangkurat Apriansyah mengatakan, kapitalisasi media sangat terlihat, mulai lokal, nasional, dan international. "Kebebasan pers sangat erat dengan kapitalisasi media," kata dosen ilmu politik ini.
Sulit memang, kata pria yang masih mengikuti S-3 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini,, menghadapi hantaman kapitalisme di tengah krisis ideologi. "Menjadi realitas jika kemudian kapitalisme ini lebih menjadi jalur sebuah institusi media, dari pada harus tetap mengedepankan informasi yang mendidik, menghibur dan mengontrol sebuah kebijakan," beber Apriansyah yang juga staf khusus Gubernur Kalsel ini.
Dosen Universitas Islam Kalimantan Dr M Uhaib As'ad menyatakan, era demokrasi seperti sekarang, kapitalisasi media massa menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Dan konsekuensinya, ideologi media massa sudah mengalami pergeseran. Pada kondisi ini, seorang jurnalis sering dihadapkan pada posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, ingin mengedepankan idealismenya tetapi di sisi lain juga harus memenuhi kebutuhan untuk hidup.
Diakui atau tidak, media massa merupakan alat strategis untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi seiring dengan itu media massa juga menjadi alat yang strategis pula untuk tidak berpihak kepada masyarakat. "Media massa, tak lebih menjadi alat dari kapitalis atau menjadi kuda dari kepentingan politiknya," kata alumni UGM ini.
Bidang Humas Polda Kalsel Ipda Rakhmani berharap, pers mampu independen, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Kami ingin pers dapat independen dan profesional," imbuhnya.
Penyelenggara kegiatan diskusi yakni Solidaritas Jurnalis Banua bekerjasama dengan Komunitas Wartawan/LSM Warjog Kalsel, sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016, dihadiri Kasi Penerangan Korem 101 Antasari Mayor Iskandar, sejumlah wartawan cetak/elektornik/online, LSM se-Banjarmasin, mahasiswa, tokoh pemuda/masyarakat, pengusaha, aktivis, dan komponen lainnya. afd/brt
Komentar
Posting Komentar