Kadin Minta OJK dan BI Awasi KUR untuk Pengusaha Pemula

Kadin Minta OJK dan BI Awasi KUR untuk Pengusaha Pemula

Banjarmasin, BARITO

Tahun 2015 penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 26 triliun dari target Rp 30 triliun yang sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Padahal, penyaluran KUR baru efektif dilakukan mulai September 2015.  Data terkini, penyaluran KUR sudah mendekati 50 persen atau sekitar Rp15 triliun.

Target penyaluran Rp 30 triliun KUR pada 2015, dan PT BRI Tbk masih menjadi tulang punggung dengan target penyaluran sebesar Rp 21,4 triliun. Sedangkan PT BNI Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk masing-masing hanya sekitar Rp 3,2 triliun.

Sisa waktu kurang dari satu bulan ini, akan tergenjot penyaluran KUR, dengan menambah jumlah bank penyalur KUR.  Selain BRI, BNI, dan Bank Mandiri, ditambah empat bank penyaur KUR, yaitu BPD NTT, BPD Kalbar, Maybank, dan Bank Sinarmas.

Langkah tersebut diambil pemerintah dalam rangka menyiapkan diri untuk menyalurkan KUR pada 2016, yang ditargetkan Rp 100-120 triliun. Skema penyaluran KUR 2016 sudah harus mulai berjalan per Januari 2016, dengan suku bunga 9 persen yang berpayung hukum mulai dari keputusan presiden, peraturan Menteri Keuangan, hingga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 Wakil Ketua Bidang Perbankan Kamar Dagang Industri (Kadin) Kalsel H Tajuddin Noor menegaskan, KUR harus dikawal oleh OJK dan Bank Indonesia (BI), terutama untuk pengusaha pemula. Alasannya, kondisi dolar yang akan mencapai Rp15 ribu, membuat sejumlah karyawan perusahaan ber-PHK. “Karena mengalami PHK, maka kebanyakan karyawan beralih profesi dengan berusaha. Ya, istilahnya pengusaha pemula sehingga butuh permodalah melalui KUR. Jadi agar KUR tepat sasaran, maka perlu pengawasan penyalurannya secara optimal oleh OJK dan BI,” tandas pengusaha senior ini,  Selasa (1/2).

Hal ini, tuturnya, sejalan dengan rekomendasi dan pokok pikiran hasil Munas Kamar Dagang Industri (Kadin ) Indonesia yang menghasilkan Ketum Rosan Roeslaini sebagai pemimpin organisasi profesi bergengsi di Indonesia ini. “Kami hargai kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi khusus ekspor impor sektor pertanian dan perkebunan. Tetapi juga tidak mengindahkan mereka yang berusaha sebagai pemula. Ini pokok pikiran Kadin yang harus dicermati untuk kepentingan pertumbuhan pembangunan ekonomi ke depan,” tandas pria enerjik ini.

Untuk itu, dia menegaskan, agar OJK dan Bank Indonesia harus mengawal, apakah benar pengusaha pemula bisa mendapatkan bantuan dana KUR dari bank pemerintah. "Jadi OJK dan BI mengawal kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang bercita-cita untuk memulihkan ekonomi rakyat," katanya didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kalsel HM Taher saat berada di kantor Kadin Kalsel ini.

Bahkan untuk di Kalsel, tambah Tajuddin, seharusnya Bank Kalsel berperan membantu pengusaha pemula. "Jadi  bisa berharap dengan Bank Kalsel untuk pengucuran modal bagi pengusaha pemula," tandasnya.

Pengusaha pemula seperti PKL, garmen, eceran dan partaian. "Jadi pengucuran dana permodalan bagi pengusaha pemula oleh Bank Kalsel sangat relevan. Apalagi bunga turun dari 24 persen menjadi 12 persen, bahkan 9 persen untuk tahun 2019," katanya.

Tidak menutup kemungkinan, sambungnya, bunga bank turun lagi dari 9-12 persen. "Artinya seimbang dengan pembinaan oleh perbankan, dan tidak hanya keuntungan saja yang diambil perbankan," bebernya.

Pengusaha pemula, bebernya, tentu ada permodalan maksimum, apalagi perbankan punya analisa bisnis, insting bisnis, feeling bisnis.

Dalam rangka MEA, katanya, semua Kadin di Indonesia merekomendasikan proyek di bawah Rp75 miliar dapat ditangani pengusaha daerah/lokal, baik sumber dana APBD atau APBN. "Rekomendasi sudah disampaikan dalam Munas Kadin, dan disampaikan kepada menteri BUMN," tuturnya.

Pimpinan KPPU memberikan paparan di Munas Kadin, maka diusulkan agar KPPU ada di daerah, sebab persoalan banyak di daerah. "Jadi KPPU harus ada kantor di daerah, agar semua laporan dapat diselesaikan secara cepat. Artinya KPPU bisa bekerja sama dengan Kadin, sehingga persaingan usaha semakin sehat," kata pengusaha senior ini.

Selama ini, katanya, persaingan masih belum sehat, mereka yang jadi konsumen dan juga jadi produsen.

Contoh, keberadaan Alfamart, Indomart, dan lainnya, sesungguhnya mereka memiliki konsep mall, namun dibikin seperti biasa, sehingga pedagang kecil di daerah kalah bersaing alias dihabisi oleh kelompok Alfamart dan Indomart. "Ini salah satu persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan jarak tempat usaha sangat dekat alias berdekatan," katanya.

Senada itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kalsel H Taher memastikan, ketua umum terpilih sepakat bekerjasama dengan siapa saja, sehingga pengusaha harus menjadi anggota Kadin, mengingat mereka bisa diberi kemudahan semua urusan terkait usaha yang mereka kelola.afdi/brt