Tekan Kekumuhan, Percepatan Pembangunan Melalui P2KKP
Tekan Kekumuhan, Percepatan Pembangunan Melalui
P2KKP
Banjarmasin, BARITO
Lokakarya
Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk
mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk
menjaga kesinambungan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanggulangan
kemiskinan serta bersama-sama mereview pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan dan kekumuhan.
Sebab itu,
pemerintah pusat melalui bertekad memberikan pelayanan 100 persen tahun
2015-2019 seperti air minum. Kemudian target kawasan kumuh 0 persen, serta
pelayanan sanitasi 100 persen.
Kabid Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan Eddy Sofyan mengungkapkan, berdasarkan kawasan maka
wilayah perkotaan memiliki data kekumuhan seperti Kelayan, Surgi Mufti, Melayu,
begitu pula di daerah lainnya, namun tidak separah kumuh di Banjarmasin.
"Ya biasa di tepi sungai ada kekumuhan, dan Kota Banjarmasin salah satu
contoh yang harus berdayakan," kata Eddy, dalam lokakarya sosialisasi
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP), di Hotel Victoria,
Selasa (1/12).
Senada itu, Tim
Leader OSP6 Kalsel Iwan Setiawan menyebutkan ntuk sanitasi 80 persen telah
terlayani di Kota Banjarmasin, dan optimis mampu mengatasi kumuh. "Ini
sangat berat, tetapi harus mampu, meski masalah sosial mengemuka,"
katanya.
Target kawasan
kumuh, timpalnya, karena survei dan kepentingannya dari dan untuk masyarakat.
Kini, tutur Iwan,
sudah 200 an kelurahan/desa telah dilakukan pemetaan dan survei tahun 2015,
untuk membenahi masalah kekumuhan ini.
Terkait anggaran,
dia belum bisa memastikan, namun diperkirakan berdasar pilot project Rp 8,6
miliar APBN untuk Kota Banjarmasin dan Banjarbaru tahun 2015. "Sekarang
program tergantung aspirasi masyarakat, kini prioritas jalan dan MCK plus tahun
2015," katanya.
Tujuan secara
khusus, tambah Iwan, membangun pemahaman mengenai kebijakan dan langkah-langkah
penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat.
"Membangun
komitmen untuk bersama-sama melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman (P2KKP) secara konsisten dan berkelanjutan," tuturnya.
Tercapainya
kesepakatan dan rencana kerja tindak lanjut bersama untuk pelaksanaan kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP).
Sehingga output,
harap Iwan, peserta memahami tentang
kebijakan dan langkah penanganan permukiman kumuh berbasis masyarakat. "
Butuh komitmen bersama untuk melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman dengan baik," tandasanya.
Terpenting,
ujarnya, Adanya rekomendasi kepada stakeholder baik tingkat provinsi maupun
ditingkat kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan Program Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP).
Perlu juga diketahui bahwa perubahan perilaku dan
kesadaran dari masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka
mengatasi persoalan Kumuh ini, terutama prilaku yang berkaitan dengan Prilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sebab, masalah permukiman ini harus ditangani
dengan serius baik diwilayah perkotaan, perdesaan maupun perbatasan, terutama yang
berkaitan dengan akses air minum, permukiman kumuh dan sanitasi permukiman.
Ada 7 indikator yang berkaitan dengan permasalahan kumuh, seperti masalah bangunan hunian dan gedung, jalan lingkungan, ketersediaan air minum, drainase lingkungan ,sanitasi lingkungan, pengelolaan air limbah, masalah persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan kebakaran.
Ada 7 indikator yang berkaitan dengan permasalahan kumuh, seperti masalah bangunan hunian dan gedung, jalan lingkungan, ketersediaan air minum, drainase lingkungan ,sanitasi lingkungan, pengelolaan air limbah, masalah persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan kebakaran.
Mereka yang
mengikuti lokakarya sebanyak 100 orang di 10 Kabupaten/Kota yakni PU, Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM), Bappeda, dan instansi lainnya, berlangsung selama
dua hari sejak 1-2 Desember 2015. afdi/brt
Komentar
Posting Komentar