Tenaga Ahli Lokal Pesimis Sambut MEA 2015
*Tenaga Ahli Lokal
Pesimis Sambut MEA 2015
Cagub Beri
Semangat, Berdayakan Pengusaha Lokal
Banjarmasin, BARITO
Calon Gubernur
Kalsel HM Zairullah Azhar menilai, persoalan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) di kalangan
pengusaha perlu berjalan baik. "Kalau tidak baik, ya harus diganti
pengurusnya agar bisa bekerja maksimal dalam memberdayakan pengusaha
konstruksi," kata HM Zairullah Azhar menanggapi pertanyaan sejumlah
pengusaha terkait lambannya proses sertifikasi di LPJK Kalimantan Selatan,
Sabtu malam (21/11).
Mantan Bupati
Tanah Bumbu ini memastikan, jika dirinya terpilih pada 9 Desember 2015, maka 10
hari ke depan, dirinya siap bertemu dengan pengusaha untuk membicarakan masalah
bekeradaan pengusaha lokal.
Senada itu,
Cawagub H Gusti Farid Hasan Aman mengaku, perlu regulasi dalam mengatasi
persoalan ini. "Saya kira pengusaha jangan takut melaporkan kepada kami,
permasalahan apapun, ya silahkan kepada kami," kata mantan anggota
DPD RI ini dalam ngobrol santai
bersama cagub/cawagub Kalimantan Selatan "Tentang Persoalan Jasa
Konstruksi Daerah Kalsel".
Selain itu, juga terungkap sulitnya mengurus sertifikasi,
hingga banyak tak dilibatkannya tenaga ahli lokal dalam berbagai proyek
pembangunan infrastruktur strategis di Kalsel membuat para tenaga ahli lokal
pesimis menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang mulai
diberlakukan pada akhir 2015 mendatang.
Kegiatan yang digelar oleh Forum Komunikasi Asosiasi Profesi dan Pengusaha
Kontruksi (FK2PK) Kalsel bersama Calon Pemimpin Kalsel di Hotel Royal Jelita
Banjarmasin, Sabtu (21/11).
"MEA 2015 sebentar lagi akan diberlakukan, jika sudah aktif pasti Kalsel akan banyak diserbu oleh tenaga ahli luar untuk bekerja. Dengan kondisi rendahnya pembinaan dan masih sulitnya regulasi untuk para tenaga ahli lokal di Kalsel, kita betul-betul cemas menghadapinya," ujar Sekretaris FK2PK Kalsel Tu Bagus Surya Wikadi.
Harusnya menurut Bagus, di situasi sekarang ini Pemda bisa membantu pihaknya agar bisa bersaing dengan tenaga ahli luar yang siap masuk ke pasar bisnis kontruksi di Kalsel.
Caranya bisa dilakukan dengan pembinaan pada asosiasi untuk mendorong lebih banyak tenaga ahli lokal memiliki sertifikasi, regulasi yang mudah untuk pengurusan sertifikasi oleh tenaga ahli lokal, hingga banyak melibatkan mereka dalam menggarap beragam proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel.
"Realitanya selama ini Pemda kita lihat malah justru mematikan para tenaga ahli lokal, khususnya di bidang kontruksi. Salah satunya dengan membuat regulasi yang berbelit untuk menerbitkan sebuah sertifikasi keahlian di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Apkindo) Kalsel tersebut.
Tak berbeda dengan Bagus, Ketua Ikatan Tenaga Profesioal Kontruksi Indonesia (Intakindo) Kalsel Syubhan Syarif juga mengakui masih di anak tirikannya pihaknya oleh Pemda. Salah satu bukti nyata adalah lambannya pengurusan sertifikasi keahlian bagi para tenaga ahli dan pengusaha kontruksi. Padahal ini sangatlah mempengaruhi bisa atau tidaknya si pengusaha kontruksi untuk mengikuti tender hingga menggarap proyek secara tepat waktu.
"Bahkan kadang banyak pengusaha kontruksi kita yang membuat izinnya di daerah lain, salah satunya Aceh agar bisa lebih cepat menerima sertfikatnya dengan biaya yang berkali lipat lebih besar. Alasannya ya itulah karena membuat disini regulasinya sangatlah berbelit," tandasnya.afdi/brt
"MEA 2015 sebentar lagi akan diberlakukan, jika sudah aktif pasti Kalsel akan banyak diserbu oleh tenaga ahli luar untuk bekerja. Dengan kondisi rendahnya pembinaan dan masih sulitnya regulasi untuk para tenaga ahli lokal di Kalsel, kita betul-betul cemas menghadapinya," ujar Sekretaris FK2PK Kalsel Tu Bagus Surya Wikadi.
Harusnya menurut Bagus, di situasi sekarang ini Pemda bisa membantu pihaknya agar bisa bersaing dengan tenaga ahli luar yang siap masuk ke pasar bisnis kontruksi di Kalsel.
Caranya bisa dilakukan dengan pembinaan pada asosiasi untuk mendorong lebih banyak tenaga ahli lokal memiliki sertifikasi, regulasi yang mudah untuk pengurusan sertifikasi oleh tenaga ahli lokal, hingga banyak melibatkan mereka dalam menggarap beragam proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel.
"Realitanya selama ini Pemda kita lihat malah justru mematikan para tenaga ahli lokal, khususnya di bidang kontruksi. Salah satunya dengan membuat regulasi yang berbelit untuk menerbitkan sebuah sertifikasi keahlian di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Apkindo) Kalsel tersebut.
Tak berbeda dengan Bagus, Ketua Ikatan Tenaga Profesioal Kontruksi Indonesia (Intakindo) Kalsel Syubhan Syarif juga mengakui masih di anak tirikannya pihaknya oleh Pemda. Salah satu bukti nyata adalah lambannya pengurusan sertifikasi keahlian bagi para tenaga ahli dan pengusaha kontruksi. Padahal ini sangatlah mempengaruhi bisa atau tidaknya si pengusaha kontruksi untuk mengikuti tender hingga menggarap proyek secara tepat waktu.
"Bahkan kadang banyak pengusaha kontruksi kita yang membuat izinnya di daerah lain, salah satunya Aceh agar bisa lebih cepat menerima sertfikatnya dengan biaya yang berkali lipat lebih besar. Alasannya ya itulah karena membuat disini regulasinya sangatlah berbelit," tandasnya.afdi/brt
Komentar
Posting Komentar