Ombudsman Kalsel Bedah Buku Map Kuning
Ombudsman Bedah Buku Map Kuning
Banjarmasin, BARITO
Ketua Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan bedah buku Map Kuning dan Pelayanan Publik, sebagai bentuk komitmen dalam melayani masyarakat. “ Ini buku tulisan artikel berdasarkan laporan masyarakat, dan tahun lalu lebih tinggi serta terdapat kasus yang menjadi tulisan,” ujar Noorhalis Majid saat menyampaikan paparan, di aula RRI Banjarmasin, Selasa (17/5).
Dia menyebutkan, hampir seluruh media terbit, map kuning pemberkasan ombudsman didokumentasikan. “Dari laporan itu diskriminasi pelayanan publik dipersulit, kalau orang biasa mengalami diskriminasi dipersulit dan diperlambat,” ucapnya.
Apalagi, sambungnya, komunitas masyarakat adat masih mengalami diskriminasi karena agama tidak tercantum dalam KTP, tidak bisa menyembungkan PLN, kredit kendaraan ketika masyarakat adat menganut agama lokal yang diyakininya, mengalami diskriminasi termasuk menyekolahkan anak. “Laporan dari tahun 2015 ada 133 laporan, sekarang tahun 2016 sejak Januari- Mei terdapat 160 laporan, dan menjadi bagian orang datang melapor,” katanya.
Laporan mencakup infrastruktur, pelayanan pemda, perizinan, bahkan di Kalsel dominasi laporan infrastruktur misalnya soal jalan saling lempar tanggung jawab. “Kabupaten/kota tidak mau memperbaiki misalnya jalan di Balangan. Sementara proses anggaran panjang waktunya untuk bisa dikerjakan,” bebernya.
Kini, kata mantan aktivis ini, hampir seluruh tulisan itu, pihaknya menyampaikan saran-saran, misalnya laporan kesehatan dengan BPJS tidak nyambung, BPJS jualan janji, rumah sakit dan puskesmas serta lainnya.
Hadir dalam diskusi sebagai pembicara pengamat hukum dan tata negara ULM, Dr Mohammad Effendi, Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Dr Wahyudin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dr Diah P. afdi/brt
Dia menyebutkan, hampir seluruh media terbit, map kuning pemberkasan ombudsman didokumentasikan. “Dari laporan itu diskriminasi pelayanan publik dipersulit, kalau orang biasa mengalami diskriminasi dipersulit dan diperlambat,” ucapnya.
Apalagi, sambungnya, komunitas masyarakat adat masih mengalami diskriminasi karena agama tidak tercantum dalam KTP, tidak bisa menyembungkan PLN, kredit kendaraan ketika masyarakat adat menganut agama lokal yang diyakininya, mengalami diskriminasi termasuk menyekolahkan anak. “Laporan dari tahun 2015 ada 133 laporan, sekarang tahun 2016 sejak Januari- Mei terdapat 160 laporan, dan menjadi bagian orang datang melapor,” katanya.
Laporan mencakup infrastruktur, pelayanan pemda, perizinan, bahkan di Kalsel dominasi laporan infrastruktur misalnya soal jalan saling lempar tanggung jawab. “Kabupaten/kota tidak mau memperbaiki misalnya jalan di Balangan. Sementara proses anggaran panjang waktunya untuk bisa dikerjakan,” bebernya.
Kini, kata mantan aktivis ini, hampir seluruh tulisan itu, pihaknya menyampaikan saran-saran, misalnya laporan kesehatan dengan BPJS tidak nyambung, BPJS jualan janji, rumah sakit dan puskesmas serta lainnya.
Hadir dalam diskusi sebagai pembicara pengamat hukum dan tata negara ULM, Dr Mohammad Effendi, Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Dr Wahyudin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dr Diah P. afdi/brt
Komentar
Posting Komentar